Gempa Aceh 2004 dan 2012 berbeda jauh karena delapan tahun lalu lokasi gempa di sepanjang zona subduksi pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia, sekarang ini berlokasi di lempeng Indo-Australia, kata Pakar Tsunami Doktor Subandono Diposaptono.
"Beda jauh, dulu gempa terjadi di pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia, sekarang terjadi di lempeng Indo-Australia, atau sekitar 175 km lebih ke selatan," kata Subandono yang juga Direktur Tata Ruang Laut dan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan itu di Jakarta, Rabu malam.
Dengan demikian gempa Aceh yang terjadi kali ini merupakan gempa intraplate, bukan interplate seperti gempa Aceh berkekuatan 9,1 skala Richter pada tanggal 26 Desember 2004. Gempa intraplate tidak menyebabkan tsunami yang besar seperti halnya gempa interplate yang berada di zona subduksi.
"Gempa Aceh 2004 menyebabkan tepian dari lempeng Indo-Australia melenting ke atas sepanjang 1.300 km tegak lurus zone penunjaman tempat lempeng Samudra Hindia menyusup di bawah lempeng Eurasia (megathrust), dari mulai Simeuleu sampai Andaman dan membuat air laut surut dan kemudian menghempas ke daratan," katanya.
Gempa kali ini, kata dia, hanya menyebabkan gerakan mendatar yang menyebabkan getaran dan riak gelombang di lautan. Kalaupun ada tsunami paling-paling tingginya hanya 10--20 cm saja atau paling tinggi tak lebih dari semeter.
Subandono juga mengingatkan pentingnya rencana tata ruang wilayah menjadi dasar dari pembangunan, khususnya di kawasan pontensial bencana gempa dan tsunami, sehingga diharapkan mampu meminimalkan risiko bencana.
"Sayang sekali kalau kita sudah bangun kota dengan sebagus-bagusnya, tapi karena tsunami datang lagi, lalu kota kembali hancur, lalu kita harus membangunnya lagi," katanya.
Ia mencontohkan Jepang yang dilanda gempa 9 SR pada bulan Maret 2011 dan menyebabkan tsunami hingga 10 meter dan menewaskan ribuan korban. Namun, setahun setelah itu belum ada upaya rekonstruksi karena pembangunan kembali baru setelah semua rencana sesuai dengan tata ruang berbasis mitigasi bencana sudah matang.
Rencana tata ruang wilayah, ujarnya, lebih penting daripada pembangunan tembok laut ataupun hutan pantai yang kurang efektif dalam meminimalkan risiko bencana.
